Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tujuan utama yaitu kesejahteraan kepada masyarakat dapat cepat terwujud dengan memperlancar dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pusat pemerintahan pada wilayah-wilayah yang melingkupi kabupaten ini, serta memusatkan pembangunan yang berorientasi pada Pembangunan Desa.

Otonomi Daerah Kabupaten Kubu Raya dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Hal tersebut sesuai dengan Visi Kabupaten Kubu Raya 2014 - 2019 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing". Maju, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan dibidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Harmonis dan Berbudaya, adalah masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki ahlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik. Memiliki Daya Saing, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.

Dalam pengelolaan atas pendapatan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 3 Bidang, 3 Sub Bagian dan 8 Seksi serta 2 UPTD, berkomitmen untuk membangun sistem dan tata kelola pendapatan daerah secara lebih transparan dan akuntabel demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan sistem manajemen pendapatan daerah serta meningkatkan aksesibilitas publik terhadap produk-produk pengelolaan pendapatan daerah. Masing-masing bidang dan satuan dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi di bidang Pendapatan Daerah. Untuk itu tentu saja Dinas Pendapatan Daerah membutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang unggul dan mampu menerjemahkan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan sehingga sumber daya manusia yang ada harus menguasai teknologi informasi dan peraturan yang berlaku.